Sertifikasi Tahun 2012
Portal Pengadaan Nasional
Form Pendaftaran Member Website Ardin Bali.
Nama
E-mail
 
 Polling Pendapat 
Bagaimana Pendapat Anda Tentang SMS dan E-mail Pengumuman Pelelangan dari Ardin Provinsi Bali??
Menganggu
Kurang Bermanfaat
Sangat Membantu

Result • Resp : 150
 Link Pemerintahan 
Website Republik Indonesia
Website Pemerintahan Provinsi Bali
Website Pemerintahan Kota Denpasar
Website Pemerintahan Kabupaten Badung
Website Pemerintahan Kabupaten Gianyar
Website Pemerintahan Kabupaten Bangli
Website Pemerintahan Kabupaten Klungkung
Website Pemerintahan Kabupaten Karangasem
Website Pemerintahan Kabupaten Buleleng
Website Pemerintahan Kabupaten Jembrana
Website Pemerintahan Kabupaten Tabanan
 Link Situs LPSE  
Informasi Pelelangan Nasional [ INAPROC ]
LPSE Provinsi Bali
E-proc Kota Denpasar
LPSE Kabupaten Badung
LPSE Kabupaten Jembrana
LPSE Kabupaten Gianyar
LPSE Kabupaten Buleleng
LPSE Kabupaten Klungkung
LPSE Kabupaten Bangli
LPSE Kabupaten Karangasem
LPSE Kabupaten Tabanan
LPSE Universitas Udayana
LPSE STP Nusa Dua Bali
LPSE POLDA Bali

     
Luar Biasa! Indonesia Bebas Anak Jalanan 2011?
Berita dimuat pada : Minggu, 24 Januari 2010 - 08:50:50
 
KOMPAS.com — Awal Januari ini, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie di Jakarta mengatakan, tahun 2011 tidak ada lagi anak Indonesia yang tinggal di jalanan. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan yayasan sosial yang dikelola masyarakat dan perguruan tinggi. Luar biasa! Mungkinkah?

Sejumlah pengelola rumah singgah, pegiat anak-anak jalanan, dan wakil rakyat DKI Wanda Hamidah pesimistis. Sebab, persoalan anak jalanan adalah cermin kemiskinan dan bukan sebatas persoalan teknis dan dana. Faktanya, ketiga-tiganya bermasalah di Indonesia.

Ketua Forum Komunikasi Rumah Singgah DKI Jakarta Agusman menyebutkan, 90 persen anak jalanan bersumber pada kemiskinan, sedangkan sisanya karena sebab lain, seperti keretakan rumah tangga atau kenakalan remaja.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak DKI Jakarta Sunarto membenarkan meski dengan angka persentase lebih kecil. ”Sekitar 70 persen anak jalanan disebabkan kemiskinan,” ujarnya, Minggu (24/1/2010).

Menurut dia, setiap tahun jumlah anak jalanan di Jakarta bertambah 20-40 persen. ”Tergantung dari keadaan ekonomi. Kalau musim PHK, bisa naik sampai 40 persen. Kalau ekonomi stabil, tumbuh 20 persen per tahun,” paparnya.

Tahun lalu jumlah anak jalanan ada 12.100 orang, sedangkan tahun 2008 hanya 8.000 orang. ”Dari jumlah tersebut, hanya separuhnya yang tertampung di 35 rumah singgah,” tuturnya.

Lalu, bagaimana cara menihilkan anak jalanan kalau kemiskinan justru berkembang? "Anak jalanan itu kan cuma ikutan atau dampak dari kemiskinan,” tutur Wanda saat dihubungi secara terpisah kemarin.

Hotel pordeo

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait curiga, jangan-jangan pemerintah hendak menihilkan anak jalanan dengan upaya paksa. ”Menggaruk mereka dari jalanan, melemparnya ke panti asuhan seperti melempar para terpidana ke hotel prodeo,” ucapnya saat dihubungi secara terpisah.

Ia berpendapat, sampai sekarang pemerintah masih melihat anak jalanan sebagai sesuatu yang merusak keindahan kota sehingga harus disingkirkan dari pandangan. ”Bukan dipandang sebagai korban kemiskinan yang harus dibantu dan dientaskan,” ucap Arist.

Pengamen jalanan yang mangkal di Terminal Bus Pulo Gadung, Jakarta Timur, Anggi Setiawan (17) dan Ilham Maulana (14), berpendapat, panti-panti apa pun namanya memang tidak lebih dari penjara. Ketakutan anak-anak jalanan adalah ketika mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke Panti Kedoya di Jakarta Barat atau Cipayung di Jakarta Timur. "Di sana penghuni baru akan menjadi budak, bahkan dipukuli penghuni lama,” kata Anggi.

Oleh karena itu, anak-anak jalanan lebih suka menghilang saat ada razia. Impian paling buruk adalah saat anak jalanan harus menghuni rumah tahanan di Tangerang. ”Kawan-kawan yang pernah menghuni rumah tahanan di Tangerang banyak cerita tentang penyiksaan yang dilakukan sesama tahanan di sana,” ujar Anggi. Karena itu, ”Yang terpikir pertama saat ada razia adalah lari!” kata Ilham.

Arist menduga, minimnya pendapatan yang diterima para pengelola panti membuat mereka melakukan pembiaran dan malas memberikan perhatian. Jumlah dana bantuan dari pemerintah yang diterima para pengelola rumah singgah swasta lebih minim lagi.

”Dari 35 rumah singgah di Jakarta, sekarang hanya 10 rumah singgah yang mendapat bantuan. Bantuannya pun masing-masing cuma Rp 5 juta setahun. Padahal, tahun 1998-2002 pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 80 juta setahun kepada setiap rumah singgah,” ungkap Agusman. Kini, ”Nyaris 100 persen kami mencari dana sendiri. Sisanya dari pemerintah,” ujar pengelola rumah singgah Bala Renik di Cakung, Jakarta Timur, itu.

Masih percaya bahwa tahun 2011 tidak ada lagi anak Indonesia yang tinggal di jalanan? ”Mimpi kali yeeeee...,” kata Wanda sambil tertawa lepas.
 
 
Berita Lainnya :
1 .   Pengusaha Pesimis Hadapi AFTA: Ketua ARDIN Bali Menilai Pemeritah Cuek
2 .   ARDIN BALI : Hadapi AFTA, Pengusaha Pesimis
3 .   ARDIN BALI Waspadai Ancaman AFTA
4 .   BERITA LPSE : Direktorat e-Procurement Siap Raih Sertifikasi ISO 27001
5 .   Lagi, KPK Sita Properti Luthfi
6 .   Panwaslu Buleleng akan Dilaporkan ke DKPP
7 .   DPRD Denpasar Dukung Pencabutan Izin PT TRB
8 .   DPRD Bali Minta Dikaji Ulang
9 .   Kesimpulan Presiden Atasi Soal KPK-Polri
10 .   Putus Kasus Korupsi
Diusulkan Parpol Punya Usaha



Ir. Yogi Yasa Wedha,M.M.
Ketua Umum
BPD. Ardin Provinsi Bali
Periode : 2013 - 2018

 Online Support 
Face Book Ardin
 Buku Tamu  
 Informasi Pengunjung  

Copy Right @ 2009 - 2012,Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Provinsi Bali
Maintenance by I Made Wira Irawan ( 083 - 119 - 51 - 9966 ) - ARDIN BALI STAFF