Sertifikasi Tahun 2012
Portal Pengadaan Nasional
Form Pendaftaran Member Website Ardin Bali.
Nama
E-mail
 
 Polling Pendapat 
Bagaimana Pendapat Anda Tentang SMS dan E-mail Pengumuman Pelelangan dari Ardin Provinsi Bali??
Menganggu
Kurang Bermanfaat
Sangat Membantu

Result • Resp : 145
 Link Pemerintahan 
Website Republik Indonesia
Website Pemerintahan Provinsi Bali
Website Pemerintahan Kota Denpasar
Website Pemerintahan Kabupaten Badung
Website Pemerintahan Kabupaten Gianyar
Website Pemerintahan Kabupaten Bangli
Website Pemerintahan Kabupaten Klungkung
Website Pemerintahan Kabupaten Karangasem
Website Pemerintahan Kabupaten Buleleng
Website Pemerintahan Kabupaten Jembrana
Website Pemerintahan Kabupaten Tabanan
 Link Situs LPSE  
Informasi Pelelangan Nasional [ INAPROC ]
LPSE Provinsi Bali
E-proc Kota Denpasar
LPSE Kabupaten Badung
LPSE Kabupaten Jembrana
LPSE Kabupaten Gianyar
LPSE Kabupaten Buleleng
LPSE Kabupaten Klungkung
LPSE Kabupaten Bangli
LPSE Kabupaten Karangasem
LPSE Kabupaten Tabanan
LPSE Universitas Udayana
LPSE STP Nusa Dua Bali
LPSE POLDA Bali


KEPUTUSAN MUSDA  VI  BPD. ARDIN  PROVINSI BALI

NOMOR : 006A/K/ARDIN/BALI/V/20016

TENTANG

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI A


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MUSDA VI BPD. ARDIN PROVINSI BALI


MENIMBANGKAN :


Bahwa MUSDA VI BPD. ARDIN Provinsi Bali berdasarkan Anggaran Dasar ARDIN mempunyai kewenangan antara lain :

a. Menetapkan program kerja organisasi dan pokok-pokok pikiran dan
    Rekomendasdi BPD. ARDIN Provinsi Bali  masa bhakti 20016 - 2013
b. Bahwa  program   kerja   organisasi  itu memberi kejelasan
    kebijaksanaan perjuangan BPD. ARDIN Provinsi Bali  didalam
    meningkatkan peranannya baik secara intern maupun ektern.
c. Bahwa    Sidang pleno sudah mengesahkan pembentukan Komisi A.
d. Bahwa oleh  karenanya Sidang Komisi A MUSDA  VI BPD. ARDIN
    Provinsi Bali  perlu menetapkan program kerja BPD. ARDIN  Provinsi
    Bali  perioda 2008 – 2013.

MENGINGAT :

1.  AD/ART ARDIN
2.  Tata Tertib MUSDA VI BPD. ARDIN Provinsi Bali

MEMPERTIMBANGKAN :

1.  Pendapat dan saran peserta Sidan Komisi MUSDA VI BPD. ARDIN
     Provinsi Bali
2.  Keputusan Sidang Komisi MUSDA VI BPD. ARDIN Provinsi Bali
     tanggal 16 Mei 2008

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

1.  Mengesahkan hasil sidang Komisi A
2.  Hasil  sidang  Komisi A. sesuai dengan daftar terlampir yang tidak
     dapat dipisahkan dari surat keputusan ini.
3.  Jika terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
     perbaikan sesuai mekanisme yang diamanatkan oleh AD dan ART.
4.  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

PROGRAM KONSOLIDASI ORGANISASI


a.      Besarnya biaya

 

 

KUAL

IURAN

KTA

IURAN

SERTIFIKAT

UANG PANGKAL KTA

K

Rp. 100.000.-

Rp. 100.000.-

Rp. 300.000.-

M

Rp. 200.000.-

Rp. 200.000.-

Rp. 600.000.-

B

Rp. 500.000.-

Rp. 500.000.-

Rp. 1.000.000.-

 

Distribusi dana Uang Pangkal, Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat sebagai berikut :

 

KTA :

    

KETERANGAN

PEMBAGIAN KONTRIBUSI

IURAN KTA

BPD. ARDIN Provinsi Bali

35 %

BPD. ARDIN Kabupaten/Kota se- Bali

60 %

BPP. ARDIN

5%

 

SERTIFIKAT :

 

KETERANGAN

PEMBAGIAN KONTRIBUSI

IURAN SERTIFIKAT

BSAP ARDIN Provinsi Bali

35 %

BSAK ARDIN Kabupaten/Kota se-Bali

60 %

BPP. ARDIN

5 %

 

 

 

 

UANG PANGKAL :

 

KETERANGAN

PEMBAGIAN KONTRIBUSI

UANG PANGKAL

BPD. ARDIN Provinsi Bali

30 %

BPD. ARDIN Kabupaten/Kota se- Bali

70  %

 

 


PROGRAM KERJA

 

DIBAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA I

1.    Biro Organisasi dan Keanggotaan

  a.   Meningkatkan sarana  dan prasarana kantor, kemampuan dan 

        kinerja personalia, serta kinerja pengurus.

  b.   Meningkatkan kinerja, Lembaga dibawah BPD ARDIN seperti

        BSAP, Koperasi, serta lembaga lainnya yang terkait dengan

        keanggotaan.

  c.   Melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memupuk hubungan antar

       BPD dengan anggota, dikaitan dengan iven-iven ARDIN.

 

2.    Biro Hukum dan Advokasi

a.  Melakukan advokasi kepada anggota ARDIN yang menghadapi permasalahan hukum, terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

b.   Memantau dan mencari solusi dan memberi masukan terhadap pelanggaran-pelanggaran pelakasanaan pengadaaan barang dan jasa oleh instansi tertentu.

c.   Membentuk tim pengacara ARDIN, guna memberikan bantuan hukum kepada anggota ARDIN.

d.   Memberikan tanggapan terhadap perkembangan dalam penerbitan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.

e.   Bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pelaku pengadaanbarang dan jasa.

f.   Merancang MOU dengan pihak kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Penyelidikan Persaingan Usaha, guna turut serta dalam upaya penegakan hukum.

 

DIBAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA II

1.       Biro Pengadaan Barang Pemerintah dan Swasta

a.  Memantau kebutuhan barang dan jasa pemerintah berdasarkan APBD setiap tahun anggaran.

b.  Memantau pengumuman-pengumuman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c.   Melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga professional dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

d. Melakukan pelatihan guna meningkatkan profesionalisme anggota, guna menyasar pengadaan barang pemerintah maupun swasta.

e.   Melaksanakan expo/pasar murah bagi anggota ARDIN.

f.        Melakukan pendekatan dan sosoialisasi keberadaan anggota ARDIN dengan membawa dan menjelaskan buku DRP ARDIN.

g.  Melakukan sidak pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh anggota Ardin.

h.   Melakukan registrasi pengalaman kerja yang telah dilakukan oleh anggota Ardin Bali.

 

2.       Biro Distribusi dan Keagenan

a. Membina anggota ARDIN yang berminat dalam bidang distributor dan keagenan, dengan melakukan kerja sama dengan pabirikan, atau distributor.

b.  Menghadiri expo-expo kelas nasional dan internasional di dalam negeri, guna menjajagi peluang distributor dan keagenan, kemudian mendistribusikan informasi yang diperoleh.

 

DIBAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA III

1.       Biro Bisnis Lintas Provinsi

a.      Studi Banding

b.      Melaksanakan Bisnis forum

c.     Memetakan potensi Bali dalam hal perdangangan antar 

        provinsi

 

2.       Biro Bisnis Eskpor Impor

a.  Mencari informasi peluang ekspor baik melalui mas media, maupun internet.

b.   Melaksanakan pelatihan proses dan pengelolaan ekspor impor.

 

DIBAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA IV

1.       Biro Pendidikan, dan Pelatihan

a.   Bekerja sama dengan biro-biro yang lain guna melaksanakan pelatihan, yang dibutuhkan oleh masing-masing biro guna meningkatkan kinerja anggota dan pengurus ARDIN.

b.   Melakukan penyuluhan bekerja sama dengan kantor pajak.

c.   Melakukan pelatihan tentang enterpreneursip.

d.  Melaksanakan penyuluhan rohani guna menunjang etitude anggota ARDIN.

e.   Melakukan pelatihan kewirausahaan bagi para lulusan baru perguruan tinggi guna menekuni bisnis pengadaan barang dan jasa.

 

2.       Biro Promosi, Publikasi, dan Hubungan antar Lembaga

a.    Melakukan realase terhadap kegiatan-kegiatan ARDIN melalui media masa.

b.    Melaksanakan diskusi bulanan, dengan membahas topik-topik aptudate, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dengan mendatangkan pakar dari perguruan tinggi atau praktisi.

c.    Membina hubungan yang harmonis antar lembaga/organisasi, baik lembaga/organisasi sejenis, maupun organisasi lainnya yang setingkat.

 

DIBAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA V

1.       Biro Bina Pasar

a.   Melaksanakan promosi bersama anggota ARDIN.

b. Memberikan award kepada instansi yang paling banyak melakukan tender secara terbuka dan jelas sesuai peraturan yang berlaku.

c.   Memberi kesempatan kepada para distributor untuk memajang iklan dan sample produknya di kantor BPD Ardin Bali

 

2.       Biro Sumber Dana dan Pembiayaan

a. Melakukan upaya-upaya konsorsium antara anggota ARDIN guna menunjang kompetitifness anggota ARDIN.

b.  Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan guna menunjang kinerja anggota ARDIN.

c.   Melakukan pelatihan perdagangan bursa efek.




KEPUTUSAN MUSDA  VI  BPD. ARDIN  PROVINSI BALI

NOMOR : 006B/K/ARDIN/BALI/V/2008

TENTANG

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI B


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MUSDA VI BPD. ARDIN PROVINSI BALI


MENIMBANGKAN :


Bahwa  MUSDA  VI  BPD. ARDIN   Provinsi   Bali  berdasarkan Anggaran Dasar ARDIN mempunyai kewenangan antara lain :


a. Menetapkan program kerja organisasi dan pokok-pokok pikiran dan
    Rekomendasdi BPD. ARDIN Provinsi Bali  masa bhakti 2008 - 2013
b. Bahwa  pokok-pokok pikiran dan Rekomendasdi itu memberi 
    kejelasan kebijaksanaan perjuangan BPD. ARDIN Provinsi Bali  
    didalam meningkatkan peranannya baik secara intern maupun
    ektern.
c. Bahwa Sidang pleno sudah mengesahkan pembentukan Komisi B.
d. Bahwa oleh  karenanya Sidang Komisi B MUSDA  VI BPD. ARDIN
    Provinsi Bali  perlu menetapkan pokok-pokok pikiran dan
    Rekomendasi BPD. ARDIN  Provinsi Bali  perioda 2008 – 2013.

MENGINGATKAN :


1. AD/ART ARDIN
2. Tata Tertib MUSDA VI BPD. ARDIN Provinsi Bali

MEMPERTIMBANGKAN :

1. Pendapat dan saran peserta Sidan Komisi B MUSDA VI BPD. ARDIN
    Provinsi Bali
2. Keputusan Sidang Komisi B MUSDA VI BPD. ARDIN Provinsi Bali
    tanggal 16 Mei 2008

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

1. Mengesahkan hasil sidang Komisi B
2. Hasil  sidang  Komisi B. sesuai dengan daftar terlampir yang tidak
    dapat dipisahkan dari surat keputusan ini.
3. Jika terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
    perbaikan sesuai mekanisme yang diamanatkan oleh AD dan ART.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan


Ditetapkan di      : Denpasar

Pada Tanggal             : 16 Mei  2008

MUSDA VI  BPD. ARDIN Provinsi Bali










Ir. Yogi Yasa Wedha,M.M.
Ketua Umum
BPD. Ardin Provinsi Bali
Periode : 2013 - 2018

 Online Support 
Face Book Ardin
 Buku Tamu  
 Informasi Pengunjung  

Copy Right @ 2009 - 2012,Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Provinsi Bali
Maintenance by I Made Wira Irawan ( 083 - 119 - 51 - 9966 ) - ARDIN BALI STAFF